IBUKOTA.ONLINE, JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) mengungkap hasil penelitian yang menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa apabila diterapkan secara konsisten sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam kegiatan diseminasi akademik di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari penelitian live-in yang dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 10-12 Juni 2026.
Dalam penelitian tersebut, para mahasiswa memilih turun langsung ke lapangan melalui pendekatan partisipatif untuk melihat implementasi Program MBG di tingkat desa. Pendekatan berbasis bukti empiris digunakan agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan.
AMM memandang kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penelitian menjadi bagian dari peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik.
Menurut AMM, riset langsung di desa juga menjadi upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan mahasiswa sebagaimana tercermin dalam Spirit Rapat Ikada 19 September 1945, yakni menjaga kedaulatan ekonomi rakyat dari berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum, AMM menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridarma Indonesia sebagai pendamping hukum bagi para peneliti dan relawan mahasiswa.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan intimidasi maupun tekanan selama proses pengumpulan data, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh peserta penelitian.
AMM juga memastikan seluruh kegiatan penelitian tetap mengedepankan etika akademik melalui koordinasi dengan rektorat maupun pimpinan perguruan tinggi asal para mahasiswa.
Berdasarkan hasil pengamatan di SPPG Desa Mekar Baru, Program MBG dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal apabila dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemerintah.
Penelitian tersebut mencatat dapur SPPG melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang terdiri atas siswa, balita, hingga ibu hamil.
Selain itu, operasional dapur melibatkan 50 tenaga kerja, dengan sekitar 80 persen berasal dari masyarakat sekitar yang tinggal dalam radius kurang dari satu kilometer dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hasil penelitian juga menunjukkan seluruh kebutuhan beras dipenuhi oleh penggilingan padi desa yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi dapur. Sementara permintaan bahan pangan lokal seperti ayam dan ikan meningkat dari sekitar 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram per hari, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha setempat.
Meski demikian, AMM masih menemukan sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum optimal dalam mengelola rantai pasok bahan baku.
Di sisi lain, kebutuhan komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah masih dipenuhi dari pasar induk di luar wilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat lebih banyak dirasakan masyarakat desa.
Dalam paparannya, AMM menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipandang hanya sebagai program bantuan sosial maupun sekadar pembagian makanan.
Menurut mereka, MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat.
AMM juga menyoroti potensi ancaman praktik kartel dan mafia ekonomi di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, minyak dan gas, sumber daya alam, pangan hingga logistik nasional yang dinilai dapat menghambat pencapaian tujuan program.
Organisasi tersebut turut memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pengelola dapur SPPG yang telah menjalankan program di lapangan. Di sisi lain, AMM menegaskan penolakannya terhadap berbagai bentuk politisasi yang dinilai dapat menggeser tujuan utama Program MBG.
Menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, AMM menyampaikan tujuh rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Rekomendasi tersebut meliputi pemberantasan mafia dan kartel ekonomi, peningkatan transparansi data melalui sistem pemantauan publik secara real-time, penguatan perlindungan terhadap pelaksanaan MBG dari kepentingan politik, mendorong gerakan riset berkelanjutan oleh perguruan tinggi, memperkuat peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam rantai pasok, meningkatkan pembinaan terhadap petani, peternak dan UMKM lokal, serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kesehatan penerima manfaat melalui pengukuran antropometri setiap enam bulan.
Sebagai penutup, para perwakilan AMM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui penelitian, pendekatan akademik, dan pengawasan partisipatif.
“Pernyataan ini kami keluarkan dalam kesadaran yang penuh: mahasiswa, pemuda, dan rakyat harus bahu-membahu dan bergotong-royong memastikan negara tidak boleh kalah terhadap kartel dan mafia. MBG adalah wujud nyata eksistensi Pasal 33 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi rakyat,” tegas para perwakilan AMM secara bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh M. Irwansyah, Fazri Rizki, dan Caesar Khalifah yang mewakili Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM). Mereka menegaskan gerakan tersebut akan terus mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui pendekatan akademik, penelitian lapangan, dan pengawasan partisipatif.
Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) terdiri atas berbagai organisasi kemahasiswaan, yakni GLM UPNVJ, HIMAPOL UPNVJ, BEM UPNVJ, HIMAPOLINDO, ILMISPI, KM UMJ, BEM FH UMJ, Fakultas Hukum Atma Jaya, KBM UNPAM, UPNVJ Bergerak, serta HIMAPOL UMJ.
Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan
