SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara menggandeng Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Langkah tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Kantor Bupati Sukamara, Selasa (4/8), sebagai upaya mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Bupati Sukamara, Masduki, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis kajian akademis. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus diawali dengan pembangunan kualitas manusianya.
“Kami banyak mendapat masukan dari Pak Rektor beserta jajaran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Sukamara terus berkembang. Yang paling utama dibangun adalah manusianya, karena kualitas sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan daerah,” kata Masduki.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sukamara terus berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai program, seperti bantuan perlengkapan sekolah, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tuturnya.
Sementara itu, Masduki mengungkapkan, bantuan perlengkapan pendidikan telah disalurkan kepada 51 satuan PAUD dengan sasaran 1.311 peserta didik, 51 SD/MI sebanyak 1.221 peserta didik, serta 22 SMP/MTs dan 12 SMA/SMK/MA. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,07 miliar pada 2025 dan Rp5,49 miliar pada 2026 yang juga diperkuat melalui dukungan dana CSR/TJSLP.
“Selain bantuan pendidikan, Pemkab Sukamara juga terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan di sejumlah sekolah guna menciptakan pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah pelosok. Sehingga kami berharap kolaborasi dengan UMPR dapat melahirkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” tandasnya.(bib)
